Yusril Bilang Orang Pintar Tergusur Artis Di DPR

Kehadiran artis di parlemen sedang di sorot bukan karena prestasi tapi karena kekonyolan dan ketidaknyamanannya publik atas kerja mereka.

Ketua parpol beli artis sangat mahal untuk jadi anggota DPR. Jangan tanyakan pintar atau punya integritas beserta pengabdian bagi masyarakat dan negara. 

***

Setuju sekali apa yang menjadi cara pandang dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra.

Dalam konteks politik kontemporer, Ia menyebut sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini membuat orang-orang yang berbakat di bidang politik sulit dikenal publik. Kata Yusril, banyak posisi anggota DPR yang diisi oleh selebritas atau artis. Ruang kosong tersebut kemudian diambil perannya oleh Ketua Parpol untuk mengambilnya dijadikan bagian Caleg DPR).

Artis dalam dunia politik sepertinya wajar dan biasa saja. Namun, mengapa saat ini menjadi sorotan negatif hingga tingkah lakunya viral menjadikan masyarakat sakit hati atas kiprah dan perannya sebagai anggota dewan.

Modal Tenar dan Tampang

Sudah tenar di masyarakat menjadi incaran parpol yang punya duit untuk mengajak mereka gabung bagian menjadi calon legislator. Parpol memberikan dukungan finansial dan politik berupa mereka dicalonkan menjadi calon caleg utama.

Karenanya, start dari awal, jika terdapat pesaing artis yang berasal dari luar artis dapat dipastikan sebelum bertanding sudah kalah duluan, kalah secara ketenaran, finansial dan jejaring politik.

Pada akhirnya, mereka menang sebagai legislatif dan jangan salahkan mereka ketika performanya bekerja tidak kritis, nihil kreativitas dan secara umum minim prestasi.

Biaya Milyar dan Tameng Politik

Untuk diketahui saja, perjalanan artis menuju Senayan nyaris dibiayai oleh partai dan nilainya sungguh fantastis. Dalam memperebutkan satu kursi DPR di dalil, parpol menempatkan 1-2 artis. Dukungan finansial dan paket promosi lainnya kisaran 15-25 milyaran rupiah di satu dalil untuk berebut satu kursi.

Sangat mahal untuk membeli satu suara DPR dan kursi ini kelak akan menjadi modal bargaining politik Ketua Partai dengan pemerintah berkuasa baik barter dengan kekuasaan di eksekutif seperti Menteri atau barter proyek khusus yang bernilai ekonomi. Kadang komposisinya jumlahnya DPR yang dimiliki parpol berfungsi juga sebagai perisai politik bagi Ketua atau elite parpol yang sedang terancam dan berurusan dengan hukum.

Joget Viral

Secara umum representasi mereka di Parlemen dipertanyakan dan diragukan apalagi dengan munculnya tindakan senonoh joget-joget di ruang sidang tahunan MPR kemarin ditambah ucapan dari legislator yang menyakitkan rakyat. Sialnya, diantara yang berjoget adalah parah artis Eko Patrio dan Uya Kuya.

 Mereka secara politik kedaulatannya bukan milik rakyat sebagai pemberi mandat suara tetapi mereka menyerahkan penuh fungsi dan kedudukannya kepada Ketua Partai bukan partai. Ini yang akhirnya peran legislator dari artis hilang dan peran mereka nyata-nyata sebagai boneka kepentingan dari pemodal dan Ketua Parpol.

Tidak Suka Orang Pintar

Pertanyaan, mengapa Ketua Parpol lebih suka dan condong mengambil golongan artis ketimbang orang pintar menjadi bagian calon legislator? Jawabannya mudah, menganut asas politik dan ekonomi.

 Secara politik, artis lebih mudah dikendalikan dan mereka merepresentasikan dirinya bukan untuk berpolitik tapi menjadi pekerja parpol di bawah kendali ketua partai.

Kemudian bagi Ketua Parpol, orang pintar atau kritis tidak disukai bahkan menjadi musuh potensial, bahaya laten baik posisi jabatan dan juga kekuasaannya yang dimilikinya.

Karenanya terjadi distorsi parah dari fungsi partai dan tanggung jawab partai . Bukan lagi berpijak pertimbangan politik idealisme atau normatif, parpol sudah masuk menjadi kendaraan mencari, merebut dan menguasai serta mengendalikan keseluruhan organisasi dan kebijakannya untuk kepentingan bisnis dan ekonomi. Matilah semua ekosistem politik praktis maupun etis.

Revisi UU Pemilu

Makanya, dengan mengambil pengalaman pahit fungsi dan peran parpol beserta elitersnya dibutuhkan Reformasi penuh terhadap UU Parpol dan Pemilu.

Tujuannya krusial salah satunya bagaimana Pemilu dan Parpol dapat sepenuhnya menjamin dan memberikan garansi kepada masyarakat bahkan kaderisasi wajib berjalan dan menciptakan produk kader yang mumpuni, idealis, berani dan kecakapan beserta integritas penuh sebagai wakil rakyat dan mengabdi untuk negara.